LAMPUNG SELATAN – Ruang podcast yang baru dibangun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Selatan mendapat apresiasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Selatan.
Kehadiran fasilitas tersebut dinilai bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi komunikasi, tetapi menjadi ruang untuk memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus meningkatkan literasi demokrasi di tengah derasnya arus informasi digital.
Apresiasi itu disampaikan Ketua PWI Lampung Selatan, Edwin Apriandi, saat menjadi narasumber dalam podcast bertema "Peran Media dalam Pemilu" di Kantor KPU Lampung Selatan, Jalan Raden Intan No. 82A, Kalianda, Kamis (16/7/2026).
Menurut Edwin, podcast kini telah berkembang menjadi salah satu medium komunikasi publik yang efektif karena mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, cepat, dan mudah diakses.
"Podcast bukan lagi sekadar tren. Di era digital, podcast telah menjadi instrumen penting keterbukaan informasi publik. Melalui media ini, KPU dapat menyampaikan program, capaian, hingga edukasi kepemiluan secara lebih dekat kepada masyarakat," ujar Edwin.
Kehadiran Edwin disambut langsung Ketua KPU Lampung Selatan Rama Guntara bersama Komisioner Anwar Haqiqi dan Lilik Mawati. Podcast tersebut dipandu oleh host Widia dengan mengangkat berbagai isu strategis mengenai hubungan media dan demokrasi.
Salah satu pembahasan utama adalah menjaga independensi media serta menghadapi maraknya penyebaran hoaks di tengah disrupsi informasi yang didominasi media sosial.
Edwin menegaskan, kekuatan utama pers profesional terletak pada proses verifikasi. Menurutnya, setiap informasi yang diterima wartawan wajib diuji sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.
"Di PWI kami selalu diajarkan bahwa setiap informasi harus melalui proses check and recheck, bahkan triple check hingga quartal check. Verifikasi adalah benteng utama agar informasi yang disampaikan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Ia mengingatkan, banjir informasi di ruang digital telah membuat masyarakat semakin sulit membedakan fakta dan disinformasi. Dalam kondisi seperti itu, media massa memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi penjernih informasi, bukan justru menambah kebisingan di ruang publik.
"Kita sebagai wartawan jangan ikut menjejali ruang digital dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Saring terlebih dahulu sebelum sharing. Itulah tanggung jawab profesi dan cara menjaga marwah jurnalistik," kata Pemimpin Redaksi Tiga Pena Indonesia tersebut.
Sementara itu, Ketua KPU Lampung Selatan Rama Guntara mengatakan ruang podcast merupakan inovasi baru yang dikembangkan KPU melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai bagian dari penguatan layanan informasi publik.
Menurutnya, podcast diharapkan menjadi ruang dialog yang terbuka antara penyelenggara pemilu, media, dan masyarakat untuk membangun budaya demokrasi yang sehat.
"Podcast ini kami hadirkan sebagai ruang demokrasi. Harapannya dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi kepemiluan sekaligus memberikan pendidikan politik yang berkualitas kepada masyarakat," ujar Rama.
Dengan hadirnya ruang podcast tersebut, KPU Lampung Selatan berharap penyebaran informasi kepemiluan tidak lagi terbatas pada forum formal, melainkan dapat menjangkau masyarakat melalui platform digital yang lebih akrab dengan kehidupan sehari-hari.
Di sisi lain, kolaborasi dengan insan pers diharapkan mampu memperkuat penyampaian informasi yang akurat, mencerahkan, dan mampu menangkal derasnya arus hoaks yang terus mengintai ruang demokrasi.
"Kami akan selalu berkolaborasi dengan seluruh stakeholder termasuk pers dalam menjalankan tugas menjadi penyelenggara pemilu," pungkas Rama. (*)
